TANGERANG, SINARINFO – Hingga 31 Juli 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp 6,19 triliun dari total Rp 11,87 triliun. Capaian ini lebih tinggi 6,33 persen dibandingkan triwulan II tahun 2023 yang mencapai 45,87 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menyatakan bahwa proses penyerapan anggaran telah sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang direncanakan.
“Perencanaan dan penganggaran telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Rina, Jumat (2/8/2024).
Menurut Rina, belanja operasional yang mendukung aktivitas pelayanan umum relatif konstan setiap bulan, termasuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa yang bersifat rutin. Namun, ada juga belanja yang menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.
“Untuk belanja transfer, baik itu bagi hasil maupun bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Terkait serapan belanja modal, Rina menambahkan bahwa secara umum telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
“Beberapa belanja yang bersifat strategis dan menjadi prioritas daerah direncanakan secara hati-hati, termasuk melalui proses pendampingan dengan Kejaksaan Tinggi Banten,” ujarnya. “Hal ini untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak mengganggu prioritas daerah,” pungkas Rina. (Az01/Red)
