JAKARTA, SINARINFO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengambil langkah signifikan dalam upaya memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam sebuah perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada Senin (05/08/2024), kedua lembaga sepakat memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanganan konflik pertanahan yang sering kali merugikan masyarakat luas.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kolaborasi ini. “Dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan, yang lebih baik adalah pencegahan. Kita harus mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban mafia tanah,” kata AHY di Kemayoran, Jakarta.
Perjanjian ini tidak hanya mencakup pencegahan, tetapi juga melibatkan pertukaran data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara kedua lembaga. Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mendukung penuh upaya ini dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah.
Keberhasilan Tim Satgas Anti-Mafia Tanah dalam menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah menjadi bukti konkret efektivitas sinergi ini. “Kita dukung penegakan hukum yang tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menghapus hambatan investasi yang disebabkan oleh masalah pertanahan,” ujar Listyo Sigit Prabowo.
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN dan Polri, termasuk Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM serta pejabat terkait lainnya. (AZH)
