NUSANTARA, SINARINFO — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah. Hal tersebut disampaikan AHY usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9).
Dalam pernyataannya, AHY mengungkapkan bahwa hingga saat ini, program PTSL telah mencakup lebih dari 117 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, program Reforma Agraria yang mencakup penataan aset dan akses juga akan terus dikawal, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program PTSL berjalan dengan sangat baik, dan kami akan memastikan target reformasi agraria, baik penataan aset maupun akses, tetap menjadi fokus utama hingga akhir masa jabatan,” ujar AHY.
Terkait pemberantasan mafia tanah, AHY menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melawan kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Pemberantasan mafia tanah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan keadilan bagi masyarakat yang sering kali menjadi korban perebutan hak tanah,” imbuhnya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga menyelesaikan tugas serta mempersiapkan transisi pemerintahan dengan baik. Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas dedikasi dan kerja keras mereka selama dua periode masa kepemimpinannya.
“Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras Bapak dan Ibu dalam menjalankan program-program pemerintahan serta visi presiden dan wakil presiden,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Sidang Kabinet Paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para kepala lembaga. Acara tersebut ditutup dengan sesi foto bersama Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Indonesia Maju (OASE KIM).
Dengan waktu yang tersisa, AHY dan tim Kementerian ATR/BPN akan fokus pada upaya penyelesaian program kerja demi memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat. (AZH/ZD).
