CILEGON, SINARINFO – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,478 miliar pada tahun 2024. Dana ini akan digunakan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang tidak mampu di berbagai sekolah, termasuk sekolah swasta dan sekolah dengan kebutuhan khusus (SLB).
Anggaran ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana Pemkot Cilegon hanya mengeluarkan sekitar Rp1,3 miliar. Peningkatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMP, serta sekolah-sekolah berbasis agama seperti MI, MTs, dan MDTA.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, terutama di sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan khusus,” ujar Helldy Agustian, Walikota Cilegon, saat ditemui di SMP Al Azhar, Rabu (18/9/2024).
Helldy menjelaskan bahwa program bantuan ini sudah berjalan selama tiga tahun, dan dalam kurun waktu tersebut, bantuan diberikan dalam bentuk subsidi biaya SPP. Untuk siswa SD, bantuan yang diberikan sebesar Rp720 ribu per tahun, siswa SMP mendapat Rp1.080.000, sementara untuk MDTA sebesar Rp600 ribu per tahun.
“Ini adalah program berkelanjutan, dan harapannya bisa terus berjalan di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya. “Kami tidak ingin ada anak-anak di Cilegon yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Tahun lalu, kami berhasil mengembalikan 428 anak yang sempat putus sekolah ke bangku pendidikan.”
Proses pengajuan bantuan ini dilakukan melalui aplikasi e-Bansos, di mana sekolah-sekolah mengajukan nama siswa yang membutuhkan bantuan. Setelah itu, Dindikbud akan melakukan verifikasi sebelum bantuan disalurkan. Walikota Cilegon kemudian menetapkan penerima bantuan melalui Surat Keputusan (SK).
“Kami berharap, ke depan lebih banyak sekolah yang mengajukan bantuan ini, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” tambahnya.
Beberapa sekolah swasta yang juga menerima bantuan ini di antaranya adalah sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Khairiyah. Menurut Helldy, bantuan tidak dibatasi hanya untuk sekolah tertentu, melainkan juga menyasar anak-anak yatim dan siswa dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Cilegon untuk mewujudkan pendidikan wajib 12 tahun. Dengan adanya dukungan ini, Pemkot berharap tidak ada lagi siswa yang harus berhenti sekolah karena kendala biaya.
“Kami ingin agar seluruh anak di Cilegon bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta. Kami juga memperhatikan operasional sekolah swasta dan kesejahteraan para guru yang mengabdi di sana,” pungkas Helldy.
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar di masa depan, seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat. (AZH/ZD).
