SERANG, SINARINFO — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Banten hingga 31 Agustus 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan pertumbuhan positif dalam pendapatan dan belanja negara. Hal ini disampaikan oleh pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten, termasuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJBC Banten, Rahmat Subagio, dan Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo.
Menurut Suska, realisasi pendapatan APBN regional Banten hingga 31 Agustus 2024 mencapai 63,39% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 12,80% (yoy). Pendapatan dari pajak mencapai 62,92%, sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai 62,88%. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berhasil melampaui target, mencapai 104,51%.
Kinerja PNBP dan Belanja Negara.
PNBP di Provinsi Banten mencapai Rp1,16 triliun hingga Agustus 2024, dengan pertumbuhan 14,35% (yoy), didukung oleh pendapatan dari layanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pelayanan pendidikan, dan rumah sakit. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp18,70 triliun atau 65,19% dari pagu anggaran, tumbuh 13,29% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp12,61 triliun dan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp6,09 triliun.
Meski hampir semua jenis belanja K/L mengalami pertumbuhan positif, belanja modal mengalami kontraksi 25,83% akibat penurunan pagu belanja pada tahun 2024 di beberapa satuan kerja.
Kinerja Penerimaan Pajak dan Kepabeanan.
Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJP Banten, melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp51,33 triliun, mencapai 62,92% dari target dan tumbuh 13,30% (yoy). Pertumbuhan penerimaan didorong oleh PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, dan PPN Impor, meski PPh Badan mengalami pertumbuhan negatif akibat restitusi yang jatuh tempo.
Di sektor kepabeanan dan cukai, Rahmat Subagio melaporkan penerimaan mencapai Rp9,25 triliun atau 62,88% dari target, tumbuh 9,52% (yoy). Penerimaan dari bea masuk mencapai Rp7,18 triliun, cukai sebesar Rp2,07 triliun, dan bea keluar sebesar Rp2,88 miliar, yang mengalami penurunan karena fluktuasi harga komoditas kelapa sawit.
Neraca Perdagangan dan Pengelolaan Aset.
Neraca perdagangan Provinsi Banten pada Agustus 2024 mencatat defisit sebesar USD 2,32 miliar, lebih besar dibandingkan Agustus 2023. Nilai ekspor tercatat USD 1,05 miliar, sedangkan impor mencapai USD 3,37 miliar.
Di sisi pengelolaan aset, Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan realisasi PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp39,75 miliar atau 58,55% dari target. Sementara itu, realisasi pokok lelang hingga Agustus 2024 mencapai Rp1,02 triliun atau 66,28% dari target.
Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Banten mencapai Rp403,18 miliar hingga Agustus 2024, dengan pembiayaan utama pada infrastruktur seperti Bendungan Karian dan jalan tol.
Penyaluran KUR dan UMi.
Kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Banten tumbuh 11,13%, dengan penyaluran terbesar di Kabupaten Tangerang sebesar Rp1,02 triliun. Namun, penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi sebesar 11,66%, dengan penyaluran terbesar juga di Kabupaten Tangerang sebesar Rp85,81 miliar.
Dengan hasil positif ini, diharapkan kinerja APBN di Provinsi Banten terus bertumbuh stabil hingga akhir 2024. (AZH/ZD).
