SINARINFO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) menggelar pelatihan sertifikasi hakim bidang pertanahan dan tata ruang untuk pertama kalinya. Acara yang berlangsung di Aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, ini dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, Rabu (2/10).
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara ATR/BPN dan MA untuk mewujudkan keadilan di sektor pertanahan. “Ini adalah bentuk kolaborasi penting untuk menyiapkan para hakim di seluruh Indonesia agar lebih memahami isu-isu terkait sengketa dan konflik pertanahan,” ujar AHY.
Menurut AHY, sertifikasi ini sangat diperlukan mengingat persoalan tanah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. “Semua orang memiliki urusan dengan tanah, dan kehadiran hakim-hakim yang memiliki kualifikasi khusus di bidang ini sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi inisiatif Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut bahwa sertifikasi ini diikuti oleh 80 hakim, terdiri dari 61 hakim peradilan umum dan 19 hakim peradilan tata usaha negara.
“Kami berharap pelatihan ini dapat berkelanjutan, karena setiap pengadilan di Indonesia membutuhkan hakim yang kompeten di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujarnya.
Pelatihan yang dilaksanakan selama 109 jam ini menggunakan metode blended learning dan diikuti oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta praktisi di bidangnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para hakim terhadap persoalan pertanahan yang kerap menjadi konflik di masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni; Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang; serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hakim dalam menangani kasus pertanahan, sehingga keadilan bagi masyarakat dapat tercapai lebih optimal.(AZ/ZDF).
