SINARINFO — Di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali memperlihatkan sikap tegas terhadap mafia tanah. Pada Selasa (15/10), AHY mengumumkan pengungkapan dua kasus besar tindak pidana pertanahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga Rp183,5 miliar.
Meski masa jabatannya tinggal hitungan hari, AHY menegaskan komitmennya untuk memberantas kejahatan pertanahan. “Walaupun sudah mendekati tanggal 20 Oktober, kita tetap fokus pada tugas utama, yaitu menggebuk mafia tanah,” ujarnya saat konferensi pers di Polres Metro Bekasi.
Dalam dua kasus yang terungkap ini, lima orang tersangka ditetapkan dalam kasus pertama dengan modus pemalsuan akta jual beli, yang menyelamatkan kerugian lebih dari Rp4 miliar. Sedangkan kasus kedua melibatkan pemalsuan sertifikat tanah, dengan kerugian potensial yang diselamatkan mencapai Rp179 miliar, terkait proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.
AHY menekankan pentingnya kerja yang presisi dalam menyelamatkan setiap rupiah untuk mencegah dampak besar bagi masyarakat. “Jika kita biarkan, sulit bagi pembangunan berkelanjutan berjalan lancar,” tambahnya.
Sinergi Satgas Anti-Mafia Tanah
Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Satgas Anti-Mafia Tanah yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah. Hingga 2024, sebanyak 98 operasi telah ditargetkan dengan 55 di antaranya telah memasuki tahap P21, yang berarti berkas perkara telah lengkap.
“Tanpa kolaborasi yang kuat, pengungkapan kejahatan ini akan sulit,” tutup AHY, mengapresiasi sinergi antar-lembaga.
Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, Satgas Anti-Mafia Tanah, serta pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan.
