SINARINFO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 terkait penataan agraria di Jakarta, Rabu (23/10). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi program Reforma Agraria guna mendukung swasembada pangan, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria untuk terus melanjutkan program Reforma Agraria demi menciptakan kesejahteraan dan keadilan lahan di Indonesia.
“Kita harus bersama-sama mendukung ketahanan pangan. Presiden menargetkan penambahan 4 juta hektare luas panen hingga 2029. Reforma Agraria sangat mendukung target ini,” ujar Yulia. Ia menambahkan, redistribusi lahan dan sertipikasi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Program Reforma Agraria juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Menurut Yulia, kolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi semakin diperkuat untuk mempercepat implementasi program tersebut.
Dalam kegiatan ini, Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, juga turut hadir sebagai panelis. Para peserta termasuk pejabat tinggi Ditjen Penataan Agraria dan perwakilan dari Kanwil BPN seluruh Indonesia.
