BANTEN, SINARINFO — Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Rahmat Rogianto, menegaskan pentingnya program pembangunan perumahan untuk rakyat di wilayah Banten, khususnya untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah yang terus meningkat. Menurut Rahmat, data kebutuhan rumah saat ini sudah lama tidak diperbarui, namun perkiraan kebutuhan perumahan di Banten tetap tinggi, khususnya di Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan Lebak.
“Target pemerintah menyediakan satu juta rumah per tahun di perkotaan, tapi di Banten kita perlu alokasi lebih besar. Jika pemerintah mengintervensi, sektor ini pasti bisa berkembang,” ujar Rahmat dalam sebuah acara pameran properti yang dihadiri sejumlah pengembang dan pejabat terkait, Minggu (27/10).
Rahmat menyebut, keterlambatan sektor properti di Banten akibat kuota subsidi yang habis. “FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun ini habis, kuotanya hanya 166 ribu, jauh di bawah tahun lalu yang mencapai 229 ribu. Tambahan kuota pun, sebanyak 34 ribu unit, sudah habis,” katanya.
Pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah untuk rakyat diharapkan mampu mendongkrak penyediaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kolaborasi ini akan kami dukung penuh agar target nasional tercapai dan backlog perumahan di Banten dapat segera teratasi,” jelas Rahmat.
Program Tapera Dorong Pembiayaan Rumah bagi ASN
Di acara yang sama, Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha, menyatakan skema pembiayaan Tapera kini semakin terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banten. “Banten mendapat jatah 500 unit khusus untuk ASN. Namun, realisasinya masih rendah, salah satunya karena kendala BI checking,” ungkap Imam.
Imam juga menjelaskan, bagi ASN yang sudah menjadi peserta, mereka dapat langsung mengajukan pembiayaan tanpa harus menunggu 12 bulan. Program ini menyediakan tenor hingga 30 tahun bagi pembelian rumah, dan 10 tahun untuk renovasi. “Skema ini memberikan kesempatan bagi ASN untuk memiliki rumah dengan syarat yang lebih fleksibel,” tambahnya.
Harapan dan Tantangan untuk Pengembang Properti di Banten
Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menekankan pentingnya peran pengembang dalam menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Menurut Sid, pemerintah terus mendorong pengembang untuk membangun perumahan dekat fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Kami melihat target 3 juta rumah per tahun, dan 1 juta di antaranya untuk perkotaan akan cukup menantang. Namun, dengan kerja sama yang kuat, target ini bisa dicapai,” katanya.
Pameran properti di Cilegon ini menjadi momentum bagi pengembang untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, dengan harapan bisa mencapai target penjualan hingga Rp100 miliar. Meski target tersebut dianggap tidak besar, namun pihak pemerintah optimis akan ada geliat positif di sektor properti Banten ke depannya.
Asisten Daerah II Cilegon, yang turut hadir dalam acara, menilai program ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan gairah properti yang sempat lesu. “Harapan kami, masyarakat Banten bisa merasakan manfaat dari program ini dan memiliki rumah yang layak,” ujar pejabat tersebut.
Program 3 juta rumah, yang dikemas dalam bentuk kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, diharapkan mampu memacu pertumbuhan sektor properti di Banten pada tahun 2025, seiring dengan kebijakan baru dari pemerintahan yang akan datang. (Zhar/Dam).
