CILEGON, SINARINFO — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melaksanakan Kegiatan Kas Keliling di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten, pada Selasa, 5 November 2024. Kegiatan ini juga meliputi edukasi publik tentang Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta perlindungan konsumen, sekaligus penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin, yang hadir mewakili Pjs Wali Kota Cilegon Nana Supiana, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemkot dan BI untuk memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
“Kegiatan Kas Keliling ini adalah komitmen kami untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan yang baik,” ujar Maman, seperti dirilis Diskominfo Kota Cilegon.
Menurut Maman, pelayanan di wilayah 3T ini penting karena masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan publik, baik karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan informasi.
“Beberapa wilayah memiliki tantangan tersendiri. Melalui program ini, kami berupaya menjangkau dan memberikan kemudahan akses kepada mereka,” jelasnya.
Maman juga menyoroti perkembangan teknologi pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS yang memungkinkan transaksi cepat dan praktis melalui kode QR. Ia mengingatkan bahwa pemahaman mengenai perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam memanfaatkan teknologi ini secara aman.
“QRIS memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, namun pemahaman tentang perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar transaksi berjalan aman dan bijaksana,” tuturnya.
Maman mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana berbagi informasi dan membangun sinergi antara pemerintah dan warga.
“Mari kita manfaatkan kegiatan ini untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan perlindungan konsumen,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat literasi keuangan di wilayah 3T dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah terkait teknologi pembayaran dan pelayanan publik yang lebih baik. (Har/Mar).
