CILEGON, SINARINFO — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, mengungkapkan bahwa enam dari tujuh dokumen yang dibutuhkan untuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah masuk tahap peninjauan di bagian hukum. Sabri optimistis seluruh dokumen tersebut akan rampung sebelum akhir tahun 2024.
“Insyaallah akhir tahun ini semua dokumen terkait BLUD selesai. Nanti soal pelaksanaannya, kewenangannya ada di Pak Wali Kota,” kata Sabri kepada wartawan, Kamis (21/11).
Sabri menjelaskan, promosi terkait pengelolaan lingkungan sudah dilakukan. Bahkan, tahun ini Surat Perintah Kegiatan (SPK) dari kementerian terkait telah diterbitkan. Dengan begitu, pihaknya menargetkan pembangunan dapat dimulai tahun depan.
Namun, ia menekankan bahwa setiap proses harus sesuai aturan yang berlaku. “Harus melihat regulasi di atasnya. Kalau produk kita ini kan sifatnya tidak umum, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang jenisnya masih spesifik, dijual berdasarkan kalori yang dihasilkan,” ujar Sabri.
Saat ini, DLH tengah mengkaji formula baru dalam penjualan PPJB tersebut. Salah satu yang menjadi fokus adalah pemisahan komponen harga bahan baku dan biaya transportasi yang selama ini masih digabung.
“Ketegasan dari direktur sangat diperlukan untuk menentukan formula penjualan PPJB ini. Sekretariat juga harus memastikan semuanya sesuai regulasi,” tambahnya.
Dengan target penyelesaian dokumen sebelum akhir tahun, DLH Kota Cilegon berharap pembentukan BLUD dapat memberikan layanan yang lebih efisien, terutama dalam pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. (Har/Mar).
