CILEGON, SINARINFO – Husen Saidan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Anti Money Politik, menyampaikan tuntutan tegas kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan praktik politik uang (money politik) di Kota Cilegon.
“Apa yang kami sampaikan kepada Bawaslu adalah agar Panwaslu segera menindaklanjuti dugaan money politik yang kami laporkan. Kami sudah menyampaikan laporan ini sejak jauh-jauh hari, tetapi hingga saat ini tindakannya belum konkret,” ungkap Husen dengan nada penuh kekecewaan.
Menurut Husen, dugaan money politik yang terjadi selama masa kampanye menjadi perhatian serius karena praktik tersebut dianggap mencederai integritas demokrasi. Ia menyebut bahwa tradisi politik uang bahkan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
“Jika kita ingin menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas, maka praktik money politik ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam tahapan pemilihan kepala daerah atau pemilu. Kita harus menjaga agar pemimpin yang terpilih benar-benar bebas dari praktik ini,” tegasnya.
Husen menambahkan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan menang atau kalah dalam pemilu, tetapi lebih menekankan pentingnya transparansi dan keadilan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan ini, baik melalui peraturan PKPU, undang-undang Bawaslu, maupun undang-undang pusat. Yang terpenting adalah tindakan tegas dilakukan agar praktik ini tidak terus terjadi,” lanjutnya.
Bawaslu sendiri, menurut Husen, telah berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Harapan kami, janji ini benar-benar direalisasikan. Jangan sampai ada kesan Bawaslu mandul dalam menghadapi kasus seperti ini,” pungkasnya.
Aliansi ini berharap langkah nyata dari Bawaslu dapat menjadi sinyal kuat bagi masyarakat dan para calon pemimpin untuk menolak dan menghentikan praktik politik uang demi menciptakan demokrasi yang bersih dan bermartabat. (Har/Red).
