SERANG, SINARINFO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menekankan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pembangunan desa sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, menyampaikan hal tersebut saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Aston Hotel Serang, Senin (2/12).
“Keuangan desa harus transparan, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana desa untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rudy.
Rudy menyoroti pentingnya penerapan inklusi keuangan digital hingga tingkat desa. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti QRIS dan uang elektronik dapat mempercepat akses ekonomi masyarakat pedesaan dan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
“Kami ingin desa mulai menggunakan transaksi digital, tidak lagi sepenuhnya mengandalkan uang tunai. Ini sesuai dengan target inklusi keuangan yang didukung oleh Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten,” jelasnya.
Selain digitalisasi, Pemkab Serang juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama. Rudy mengungkapkan bahwa data masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Serang masih signifikan dan membutuhkan perhatian serius.
“Harapannya, melalui program ini, masyarakat desa yang masuk kategori miskin ekstrem bisa diberdayakan agar lebih sejahtera. Mereka yang tahu kondisi di lapangan harus mendata dengan detail siapa yang membutuhkan bantuan,” kata Rudy.
Ia menambahkan bahwa program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2025.
Kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh Kepala BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan; Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang, Yani Setyamaulida; serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, dan kepala desa se-Kabupaten Serang.
Menurut Rudy, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow BPKP Provinsi Banten yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa kabupaten lain. Kabupaten Serang menjadi wilayah keempat yang mendapatkan pelatihan ini, setelah itu akan menyusul Kabupaten Tangerang dan Pandeglang.
“Dengan kolaborasi antara BPKP, DPMD, dan para kepala desa, kami yakin pengelolaan keuangan desa akan semakin baik,” tutup Rudy.
Dengan mendorong inklusi keuangan digital serta upaya pengentasan kemiskinan, Pemkab Serang berharap pemerintah desa mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. (Har/Mar).
