SINARINFO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih nilai 94,01 dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dengan hasil tersebut, Banten masuk dalam kategori tertinggi (zona hijau) dan berhasil menduduki peringkat 10 besar nasional.
Pengumuman ini disampaikan Usman usai menghadiri acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Rabu (4/12/2024).
Usman menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI, terutama Perwakilan Provinsi Banten, atas berbagai masukan yang telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Banten.
“Kegiatan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima. Kami harap penilaian ini akan memacu seluruh instansi pemerintah untuk terus berinovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai tantangan, seperti rumitnya prosedur, akuntabilitas, peningkatan populasi, hingga ekonomi digital, harus dijawab dengan komitmen untuk menerapkan e-government yang modern dan responsif.
“Perubahan ini membutuhkan komitmen bersama seluruh stakeholder untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Apriadi, menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan mendorong penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ombudsman memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, OPD, Kantor ATR/BPN, dan kepolisian yang berkontribusi pada peningkatan pelayanan,” kata Fadli.
Dengan capaian ini, Banten diharapkan dapat terus menjadi contoh baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (Har/Red).
