CILEGON, SINARINFO – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilegon, Rufaji, menyampaikan kritik tajam terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib nelayan yang terdampak bencana. Dalam pernyataannya, Rufaji menyoroti minimnya langkah konkret yang diambil pemerintah untuk membantu nelayan, meskipun kondisi di lapangan semakin memprihatinkan.
“Sampai tiga hari ini, tidak ada perpanjangan tangan dari pemerintah. Seolah-olah nelayan tidak dianggap ada di pemerintahan. Kalau memang dianggap ada, pasti sudah ada langkah nyata yang dilakukan,” tegas Rufaji saat meninjau langsung kondisi pangkalan nelayan yang hancur akibat bencana alam.
Ia mengungkapkan, banyak aset nelayan, seperti perahu besar dan kecil, yang rusak parah. Beberapa perahu tenggelam, sementara yang lain terdampar di darat. Meski secara fisik tampak utuh, kondisi sebenarnya bisa lebih buruk karena kerusakan tidak selalu terlihat secara langsung.
Menggandeng Perusahaan Melalui CSR
Rufaji menegaskan bahwa dirinya akan berupaya menggandeng instansi terkait, terutama perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pesisir laut, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, CSR dapat menjadi solusi untuk membantu pemulihan kondisi nelayan.
“Saya punya kewajiban untuk menggandeng tangan perusahaan agar ada kepedulian terhadap nelayan, apalagi pangkalan mereka berdekatan dengan wilayah perusahaan. Kepedulian itu sangat kami harapkan, baik berupa bantuan materi maupun dukungan moral,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah nelayan di Cilegon mencapai sekitar 3.000 orang, meskipun hanya 1.800 yang memiliki KTP sebagai nelayan. Sisanya adalah pensiunan atau penghobi yang turut mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan.
Harapan untuk Kepedulian Pemerintah
Rufaji menyerukan pemerintah untuk lebih aktif dalam mengarahkan perusahaan memberikan perhatian kepada nelayan, terutama di tengah masa-masa sulit seperti ini. Menurutnya, kepedulian, meskipun kecil, sangat berarti bagi nelayan yang tengah terpuruk akibat musim buruk.
“Down grade sangat terasa bagi kami. Tingkat kehancuran pangkalan memang berkurang setelah normalisasi, tetapi tanpa bantuan pemerintah atau perusahaan, sulit bagi nelayan untuk bangkit kembali,” katanya.
Rufaji berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak nelayan dan memastikan kelangsungan hidup mereka yang sebagian besar menggantungkan penghidupan pada laut.
“Saya akan optimalkan upaya ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk keluarga saya yang juga nelayan,” pungkasnya. (Har/Red).
