SINARINFO – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, memaparkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam ajang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Terbaik 2024 di Oakwood Suite, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12). Pemprov Banten berhasil masuk sebagai finalis pada penghargaan bergengsi ini, yang menilai tiga kategori utama: Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah.
Pada tahap kedua ini, Al Muktabar memaparkan capaian kinerja yang berfokus pada indikator makro dan indikator kinerja kunci. Ia menegaskan bahwa kebijakan Pemprov Banten berpihak pada masyarakat, didukung oleh kekuatan fiskal APBD yang mandiri.
“Kita memulai dengan memaparkan fiskal APBD kita yang kuat dan kemandirian fiskal yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Pemprov Banten benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Al Muktabar dalam presentasinya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam mendorong keberhasilan program kerja. “Hasil kinerja kita merupakan hasil kolaborasi bersama. Jadi, membangun hubungan yang sinergis itu kunci,” lanjutnya.
Dalam sesi presentasi ini, Al Muktabar menjelaskan tiga kategori utama penilaian. Pada kategori Kesejahteraan Masyarakat, ia memaparkan langkah-langkah Pemprov Banten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta pengelolaan ketimpangan.
Sementara itu, pada kategori Pelayanan Publik, ia menguraikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama. Sedangkan pada kategori Daya Saing Daerah, fokusnya mencakup penguatan ekonomi, pengembangan infrastruktur, investasi, serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ajang ini melibatkan dewan juri dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BRIN, Ombudsman RI, dan Tempo Media. Dalam proses penilaian, Pj Gubernur tidak hanya memaparkan capaian kinerja, tetapi juga berdialog interaktif dengan dewan juri.
Penilaian ini menjadi momentum penting bagi Provinsi Banten untuk menunjukkan keberhasilannya dalam melaksanakan visi dan misi pemerintahan, sekaligus menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi.
“Penilaian ini bukan hanya apresiasi, tetapi juga dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Al Muktabar.
Laporan ini menandai langkah maju Provinsi Banten dalam meraih pengakuan atas kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
