SINARINFO – Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku menandai langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah ini mendapat apresiasi dari tokoh toleransi dan pendiri Haidar Alwi Care serta Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, yang dikenal aktif memperjuangkan keadilan.
Menurut Haidar Alwi, keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberanian dan komitmen teguh untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Penetapan Hasto sebagai tersangka adalah bukti bahwa KPK tidak tunduk pada tekanan politik. Ini langkah penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Haidar, Rabu (25/12/2024).
Keterlambatan Penetapan Hasto sebagai Tersangka
Haidar menyoroti lambannya penanganan kasus ini. “Sejak 2020, Hasto seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, alasan bahwa Harun Masiku harus ditangkap terlebih dahulu menunjukkan lemahnya keberanian pimpinan KPK sebelumnya,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK, yang menyayangkan penundaan proses hukum terhadap Hasto. “Semua kasus harus diproses sesuai fakta hukum, agar keadilan tidak dikorbankan untuk kepentingan politik,” ujarnya.
Dua Jerat Hukum untuk Hasto
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan dua Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan pada 23 Desember 2024. Hasto diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b serta Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga dijerat sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan peran sentral Hasto dalam kasus ini. “Hasto bersama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antarwaktu caleg PDIP. Ini adalah bagian dari praktik korupsi sistematis,” terang Setyo.
Komitmen Pemerintahan Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Haidar Alwi memuji keberanian pemerintah di bawah Presiden Prabowo. “Langkah KPK saat ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memberantas korupsi dan tidak pandang bulu. Ini adalah momentum yang harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga menyerukan dukungan publik untuk mengawal proses hukum. “Kasus ini harus menjadi simbol bahwa hukum berjalan adil tanpa intervensi politik,” tutup Haidar.
Dengan langkah ini, KPK di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian besar: menjaga kepercayaan masyarakat dan membuktikan komitmen terhadap keadilan. Penetapan Hasto sebagai tersangka adalah sinyal bahwa perjuangan melawan korupsi terus berlanjut. (Red).
