SERANG, SINARINFO – Dugaan kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten akhirnya dilaporkan ke Wakil Presiden melalui kanal pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres. Laporan ini diajukan oleh Fajar, seorang warga Banten, yang kecewa dengan lambatnya penyelesaian kasus tersebut di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Fajar mengungkapkan bahwa pada pertengahan tahun 2024, muncul informasi terkait pemeriksaan terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD Banten, dan RSUD Malingping. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pengumpulan dana dengan nilai bervariasi yang dilakukan oleh pejabat eselon IV Dinas Kesehatan atas perintah Kepala Dinas Kesehatan.
“Hingga akhir tahun 2024, bahkan setelah pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Banten, tidak ada kejelasan hukum atas kasus dugaan pungli ini,” ujar Fajar.
Fajar juga mengungkapkan bahwa pejabat eselon IV tersebut telah memberikan keterangan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk operasional, yang diduga atas perintah pimpinan. Namun, lambatnya penanganan kasus ini memicu polarisasi di antara para PNS dan tekanan terhadap mereka yang memberikan keterangan jujur selama pemeriksaan.
“Kondisi ini membuat suasana kerja di lingkungan Dinkes Banten menjadi tidak nyaman,” tambahnya.
Fajar juga mencurigai adanya indikasi intervensi dalam kasus ini. Sejak pergantian Pj Gubernur Banten, terlihat adanya pertemuan tidak resmi antara Kepala BKD Provinsi Banten dan pimpinan Dinkes yang sebelumnya jarang terjadi.
“Atas dasar kekhawatiran adanya potensi ‘masuk angin’, saya memutuskan melaporkan kasus ini ke Lapor Mas Wapres untuk memastikan penanganan yang transparan dan tegas,” pungkas Fajar. (Red).
