CILEGON, SINARINFO — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Cilegon (FPC) berkumpul di Krakatau Jungle, Selasa (31/12/2024), untuk membahas polemik defisit anggaran Pemkot Cilegon yang mencapai Rp 130 miliar lebih. Defisit ini diduga berdampak luas, mulai dari tertundanya pembayaran honor guru madrasah dan RT/RW hingga utang proyek pembangunan yang belum dilunasi.
Ketua FPC, Haji Rebudin, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. “Banyak kegiatan di OPD belum dibayarkan, termasuk honor guru madrasah dan RT/RW. Kami menduga masalah ini berasal dari pengelolaan APBD yang tidak sinkron antara penetapan dan realisasi,” ujarnya.
FPC, yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, ormas, dan organisasi, berkomitmen mengawal penyelesaian masalah ini. “Kami mendesak BPK melakukan audit dan meminta aparat penegak hukum memeriksa penyebab defisit ini. Jangan sampai transisi kepemimpinan awal 2025 membebani wali kota baru, Haji Robinsar, dengan warisan utang yang berat,” tambah Haji Rebudin.
Wakil Ketua FPC, Haji Rufaji, juga menuntut tanggung jawab wali kota saat ini. “Banyak pengusaha lokal belum dibayar meskipun pekerjaan selesai 100 persen. Pemkot wajib segera menyelesaikan pembayaran ini,” tegasnya.
Sekretaris FPC, Haji Maman, menambahkan pihaknya akan mendata semua pekerjaan proyek dan pembayaran yang belum terealisasi. “Kami akan mendorong DPRD memanggil OPD dan wali kota untuk menjelaskan penyebab gagal bayar ini,” katanya.
Nur Arifin, salah satu pengurus FPC, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat defisit ini. “Kasihan guru madrasah dan RT/RW yang belum menerima honor. Pengusaha lokal juga bisa terlilit utang karena proyek yang belum dibayar. Ini harus segera ditangani,” tandasnya.
FPC berencana melakukan langkah-langkah strategis, termasuk audiensi dengan DPRD, untuk memastikan masalah ini tidak berlanjut di masa mendatang.
